Kasus Dugaan Korupsi DAK di NTB, Polresta Mataram Periksa Sejumlah Pejabat

Ilustrasi Dana Alokasi Khusus (DAK)  (dok: Net)

Nuansa Metro - Mataram |  Kepala Bidang (Kabid) SMK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Nusa Tenggara Barat (NTB), Ahmad Muslim, terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Polresta Mataram pada 11 Desember 2024. Penangkapan ini terkait dugaan penyimpangan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang dialokasikan untuk mendukung pembangunan sektor pendidikan di NTB.  

Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan anggaran pemerintah pusat yang bertujuan mendukung pembangunan sektor-sektor penting seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan ekonomi. Dalam kasus ini, dugaan penyimpangan DAK di Dinas Dikbud NTB diduga telah menyebabkan kerugian negara yang signifikan.  

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) NTB, Lalu Gita Ariadi, turut disebut dalam kasus ini. Namun, ia dengan tegas menyatakan tidak terlibat dalam dugaan korupsi tersebut. 

"Saya siap memberikan klarifikasi jika diperlukan. Sebagai pejabat publik, saya mendukung penuh transparansi dan penegakan hukum," ujar Lalu Gita Ariadi kepada wartawan.  

Kasus ini bermula dari laporan adanya ketidakwajaran dalam penggunaan DAK Dikbud NTB. Beberapa pejabat telah dipanggil untuk memberikan keterangan kepada pihak berwenang. Polresta Mataram masih terus mengembangkan penyelidikan guna mengungkap pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam dugaan korupsi ini.  

DAK di sektor pendidikan, yang seharusnya digunakan untuk rehabilitasi sekolah atau pengembangan fasilitas pendidikan, menjadi perhatian utama dalam kasus ini. Kepala Polresta Mataram menyatakan bahwa bukti-bukti terus dikumpulkan untuk memperkuat dugaan tindak pidana korupsi.  

Masyarakat berharap kasus ini segera diusut tuntas. "DAK adalah dana penting untuk meningkatkan kualitas pendidikan di NTB. Jika disalahgunakan, dampaknya sangat besar bagi masa depan generasi muda," ujar seorang warga Mataram yang enggan disebutkan namanya.  

Penyelidikan yang masih berlangsung ini menjadi ujian bagi komitmen pemerintah daerah dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran publik. Penegakan hukum yang tegas diharapkan mampu menjadi pelajaran penting untuk mencegah penyimpangan serupa di masa depan.  

• Red