Headline News

Pengelolaan Alat Berat Dinas PUPR Karawang Dipertanyakan, Dituding Minim Kontribusi Terhadap PAD


Foto : Asep Agustian, SH., MH.  (Dok: NM)

Nuansa Metro - Karawang |  Dugaan kerugian yang dialami Pemerintah Daerah (Pemda) Karawang akibat penyewaan alat berat oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mencuat ke permukaan. Meski Dinas PUPR memiliki sejumlah besar alat berat, pengelolaan aset ini dinilai tidak optimal dan menimbulkan pertanyaan tentang efisiensi serta transparansi penggunaannya.

Menurut sumber terpercaya, kontribusi pendapatan dari penyewaan alat berat hanya mencapai 40% dari potensi maksimalnya. Hal ini mengindikasikan adanya ketidakseimbangan antara biaya perawatan alat berat dan pemasukan yang diperoleh.

Selain itu, muncul kekhawatiran tentang kemungkinan adanya penyewaan alat berat yang tidak tercatat atau digunakan untuk kepentingan pribadi.

Seruan untuk Investigasi

Pemerhati pemerintahan, Asep Agustian, SH, MH, mendesak Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) serta Inspektorat untuk segera melakukan investigasi menyeluruh terhadap Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) yang bertanggung jawab atas pengelolaan alat berat.

"Kami meminta BKPSDM dan Inspektorat memeriksa UPTD yang mengelola alat berat ini. Jika ada pelanggaran, harus segera diambil tindakan tegas. Jangan sampai aset negara digunakan tanpa transparansi," tegas Asep, Rabu (8/1).

Ia juga berharap Aparat Penegak Hukum (APH) turut turun tangan jika ditemukan indikasi pelanggaran hukum dalam pengelolaan aset tersebut. Menurutnya, aset negara harus dikelola secara akuntabel demi kepentingan masyarakat luas.

Belum Ada Tanggapan dari Dinas PUPR

Hingga berita ini diturunkan, pihak Dinas PUPR Karawang belum memberikan pernyataan resmi terkait tudingan tersebut. Masyarakat dan pemerhati kebijakan publik menunggu klarifikasi serta langkah konkret dari instansi terkait untuk memastikan bahwa penggunaan alat berat ini dilakukan secara transparan dan memberikan manfaat maksimal bagi daerah.

Ke depan, pengawasan dan pengelolaan aset negara diharapkan dapat dilakukan lebih baik guna menghindari potensi kerugian yang merugikan masyarakat.



• Red 

0 Komentar

Posting Komentar
© Copyright 2022 - Nuansa Metro