Nuansa Metro - Jakarta | Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) di Jakarta, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan kritik keras terhadap vonis ringan yang diberikan hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) kepada pelaku korupsi kelas kakap. Kritik ini muncul menyusul putusan kontroversial dalam kasus korupsi yang merugikan negara hingga ratusan triliun rupiah.
“Korupsi dengan kerugian sebesar itu menghancurkan negara. Jangan ada ampun untuk koruptor! Vonis ringan terhadap mereka adalah penghinaan terhadap rasa keadilan rakyat,” tegas Presiden Prabowo dengan nada geram.
Kemarahan Presiden memuncak setelah Harvey Moeis, terdakwa kasus korupsi pengelolaan timah yang menyebabkan kerugian negara mencapai Rp300 triliun, hanya dijatuhi hukuman 6 tahun 6 bulan penjara. Vonis ini jauh lebih ringan dari tuntutan jaksa yang meminta 12 tahun penjara.
Menanggapi putusan tersebut, Presiden langsung memerintahkan Kejaksaan Agung untuk mengajukan banding. Jaksa penuntut umum pun bergerak cepat dengan resmi mengajukan upaya hukum tersebut.
“Negara tidak boleh kalah. Korupsi skala besar seperti ini adalah ancaman serius bagi bangsa,” tambahnya.
Dukungan Publik Menguat
Langkah tegas Presiden Prabowo mendapat dukungan luas dari masyarakat. Publik menilai hukuman ringan terhadap koruptor besar seperti Harvey Moeis tidak mencerminkan rasa keadilan, terutama mengingat besarnya dampak kerugian terhadap perekonomian dan kesejahteraan rakyat.
Sementara itu, pihak Istana membantah rumor yang beredar terkait rencana pemecatan hakim yang menangani kasus ini. Juru Bicara Kepresidenan memastikan bahwa Presiden menghormati independensi lembaga peradilan, meski tetap menekankan pentingnya putusan yang adil dan tegas.
Kasus ini telah menjadi sorotan nasional dan memicu diskusi luas tentang perlunya reformasi di sektor hukum, khususnya dalam menangani kasus korupsi besar.
Banyak pihak berharap momentum ini dapat menjadi awal bagi penegakan hukum yang lebih tegas terhadap koruptor.
Dengan langkah cepat yang diambil pemerintah, publik menantikan hasil banding yang diajukan jaksa. Harapan besar ditumpukan pada upaya ini agar hukuman yang dijatuhkan mencerminkan rasa keadilan masyarakat.
• Red
0 Komentar