Nuansa Metro - Karawang | Rendahnya tingkat partisipasi pemilih dalam Pilkada Karawang menjadi sorotan tajam dari Asep Agustian, SH, MH, seorang pemerhati politik dan pemerintahan. Pria yang akrab disapa Askun atau Asep Kuncir ini mempertanyakan efektivitas penggunaan anggaran oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Karawang dan meminta Aparat Penegak Hukum (APH) turun tangan menyelidiki alokasi dana tersebut.
“Mohon maaf jika komentar saya ada yang tersinggung, silakan disanggah. Tapi saya melihat tingkat partisipasi pemilih di Pilkada Karawang ini menunjukkan bahwa KPU gagal. Angka partisipasi di bawah 70 persen adalah bukti kegagalan itu,” ujar Askun pada Sabtu (30/11/2024) siang.
Menurutnya, tingkat partisipasi yang rendah ini menimbulkan pertanyaan besar tentang bagaimana anggaran Pilkada digunakan.
“Berapa anggaran yang dikucurkan oleh pemerintah pusat untuk Pilkada di Karawang? Berapa miliar atau bahkan triliun? Publik perlu tahu! Saya bertanya karena selama ini belum ada transparansi terkait hal itu,” tegasnya.
Minimnya Sosialisasi dan Pelaksanaan Debat Paslon
Askun juga mempertanyakan upaya sosialisasi Pilkada yang dilakukan oleh KPU Karawang. Menurutnya, rendahnya minat masyarakat untuk mencoblos adalah bukti bahwa sosialisasi kurang maksimal.
“Sosialisasi seperti apa yang dilakukan KPU selama ini? Kalau tingkat partisipasi di bawah 70 persen, sisanya ke mana? Apakah ada permainan atau indikasi lain? Ini perlu dijelaskan. Publik berhak tahu,” ujarnya.
Ia juga menyoroti perbedaan pelaksanaan debat pasangan calon (paslon) di Karawang dibandingkan daerah lain.
“Di daerah lain, debat paslon dilaksanakan dua kali, tapi di Karawang hanya sekali. Kenapa? Ada apa?” tanyanya dengan nada heran.
Mendesak Transparansi dan Penyelidikan
Ia juga mendesak KPU Karawang untuk memaparkan secara rinci penggunaan anggaran Pilkada. Ia meminta KPU menjelaskan secara terbuka kepada masyarakat melalui berbagai media.
“Jelaskan ke publik, masyarakat Karawang tidak buta, tuli, atau bodoh. Berapa anggaran yang digunakan, untuk apa saja? Kalau tidak ada transparansi, saya minta APH segera menyelidiki. Jangan sampai ada indikasi kecurangan atau penyalahgunaan anggaran,” tegasnya.
Ia juga menegaskan bahwa APH harus segera mengambil langkah konkret.
“Kalau APH hanya diam, ini patut dipertanyakan. Jangan sampai ada anggapan bahwa ada sesuatu antara APH dan KPU. Bersih atau tidaknya KPU dan Bawaslu harus dibuktikan melalui tindakan nyata,” tandasnya.
Dengan suara lantang, Askun berharap kasus ini menjadi perhatian serius semua pihak, demi menjamin integritas demokrasi di Kabupaten Karawang.
“Jangan ada yang main-main dengan uang negara, apalagi menyangkut kepercayaan masyarakat,” pungkasnya.
• Red
0 Komentar