Nuansa Metro - Jakarta | Jakarta resmi tidak lagi berstatus sebagai Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) setelah diterbitkannya Keputusan Presiden (Keppres) tentang pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Nusantara. Status baru ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 151 Tahun 2024 yang menggantikan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta (DKJ).
Undang-undang tersebut, yang ditandatangani Presiden Prabowo Subianto pada 30 Desember 2024, bertujuan memberikan kejelasan nomenklatur bagi jabatan-jabatan publik yang sebelumnya melekat pada status DKI Jakarta. Misalnya, jabatan Gubernur, Wakil Gubernur, dan anggota DPRD serta DPR yang berasal dari daerah pemilihan Jakarta kini mengalami perubahan nama sesuai status baru tersebut.
Perubahan Nama Jabatan
Dalam Pasal 70A undang-undang tersebut disebutkan bahwa:
1. Gubernur dan Wakil Gubernur hasil Pemilu 2024 untuk DKI Jakarta kini berstatus sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Khusus Jakarta.
2. Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta kini menjadi Anggota DPRD Provinsi Daerah Khusus Jakarta.
3. Anggota DPR RI dari daerah pemilihan DKI Jakarta juga otomatis berganti nama menjadi wakil dari daerah pemilihan Daerah Khusus Jakarta.
Mulai Berlaku Setelah Keppres Ditandatangani
Meski undang-undang ini sudah diteken, penerapan perubahan ini baru berlaku setelah Keppres pemindahan ibu kota resmi diterbitkan. Keppres tersebut akan menjadi tonggak pemindahan Ibu Kota Negara dari Jakarta ke Nusantara di Kalimantan Timur.
Langkah ini menandai era baru bagi Jakarta, yang tidak lagi memikul peran sebagai pusat pemerintahan nasional. Jakarta akan tetap menjadi pusat ekonomi, budaya, dan aktivitas masyarakat, namun kini dengan status administratif yang berbeda.
Dengan perubahan ini, Jakarta diharapkan mampu lebih fokus pada pengelolaan dan pengembangan sebagai daerah khusus tanpa terbebani peran sebagai ibu kota negara.
• Zul
0 Komentar