Nuansa Metro - Karawang | Ketua Dewan Pimpinan Daerah Jaringan Pengawas Kebijakan Pemerintah (DPD J.P.K.P) Kabupaten Karawang, A.H. Sutisna, melontarkan kritik tajam terhadap kinerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (PKP) Kabupaten Karawang. Hal ini menyusul lambannya realisasi proyek infrastruktur yang seharusnya mendukung program ketahanan pangan pada tahun anggaran 2024.
Dalam keterangannya kepada awak media di sekretariat DPD JPKP pada Sabtu (23/11), Sutisna mengungkapkan keprihatinannya terkait kinerja Kepala Bidang Sarana dan Prasarana (Sapras) beserta stafnya yang dinilai tidak optimal. Menurutnya, situasi ini menunjukkan kurangnya loyalitas bawahan terhadap pimpinan.
“Kinerja Kepala Bidang Sapras dan stafnya patut dipertanyakan. Jika tidak segera ada perbaikan, saya sarankan agar mereka diganti saja. Kepala Dinas PKP juga perlu lebih tegas terhadap bawahannya agar anggaran infrastruktur tahun ini tidak terbuang sia-sia,” tegas Sutisna.
Proyek Belum Dimulai, Anggaran Terancam Tidak Terserap
Sejumlah proyek penting, seperti pembangunan Jalan Usaha Tani (JUT), saluran air, dan dam parit yang mendukung program ketahanan pangan, hingga kini belum juga dimulai. Padahal, waktu yang tersisa untuk merealisasikan anggaran semakin sempit.
Kepala Dinas PKP Kabupaten Karawang, Drs. Rohman M.Si, mengakui adanya kendala serius dalam pelaksanaan proyek tersebut. Dalam wawancara pada Jumat (22/11), Rohman mengungkapkan bahwa hingga mendekati akhir tahun, proyek JUT masih belum berjalan.
“Proyek JUT sebenarnya sudah direncanakan dan dihitung oleh konsultan perencanaan yang ditunjuk. Namun, pelaksanaannya belum dilakukan oleh staf dinas yang bertugas. Bahkan, Kepala Bidang Sarana-Prasarana bersama stafnya sulit dihubungi,” ungkap Rohman.
Kekhawatiran Menyambut Akhir Tahun
Rohman juga mengaku khawatir anggaran proyek tahun ini tidak dapat terserap, mengingat November hampir berakhir dan hanya tersisa kurang dari 40 hari sebelum tutup tahun.
Menurutnya, kelambanan ini tidak hanya berdampak pada infrastruktur pertanian, tetapi juga mengancam upaya peningkatan ketahanan pangan di Kabupaten Karawang.
“Kami masih berharap semua pihak terkait dapat bergerak cepat agar proyek ini tidak terbengkalai. Namun, jika situasi terus begini, anggaran infrastruktur 2024 terancam hangus,” pungkas Rohman.
Dengan situasi ini, Sutisna dan JPKP mendesak pemerintah daerah, khususnya Dinas PKP, untuk segera mengambil langkah tegas dalam menyelesaikan permasalahan internal demi memastikan realisasi program berjalan sesuai target.
• Hamid/AHS
0 Komentar