Nuansa Metro - Karawang | Kegiatan Capacity Building yang diselenggarakan oleh Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Karawang menuai kritik tajam. Direktur Social Policy and Political Studies (SOSPOLS), Muslim Hafidz, menyoroti tiga kesalahan mendasar dalam pelaksanaan kegiatan ini.
Pertama, menurut Muslim, daftar peserta yang tercantum dalam undangan Forkopimda mencakup ASDA Bupati, staf ahli, kepala OPD, Kabag Sekda, serta camat se-Kabupaten Karawang. Namun, ia menilai peserta tersebut bukanlah pihak yang semestinya mengikuti Capacity Building Forkopimda.
"Unsur peserta seharusnya melibatkan Bupati, Ketua DPRD, Kapolres, Dandim, dan Kepala Kejaksaan. Mereka adalah figur kunci yang bertanggung jawab atas keamanan, ketertiban, dan pemerintahan daerah," kata Muslim Hafidz, dalam rilisnya yang dikirimkan ke redaksi Nuansa Metro, Jum'at 15 November 2024.
Menurutnya, kehadiran peserta di luar lingkup ini dianggap tidak relevan dengan tujuan koordinasi Forkopimda.
Kedua, Capacity Building sejatinya bertujuan mengembangkan keterampilan dan pengetahuan individu atau organisasi agar mampu beradaptasi dengan tantangan.
Muslim menjelaskan, bahwa kegiatan semacam ini biasanya meliputi pelatihan, workshop, atau pendampingan untuk meningkatkan kompetensi.
Namun, kegiatan yang tertuang dalam undangan Forkopimda dinilai tidak mencerminkan esensi Capacity Building tersebut.
"Tidak ada pelatihan atau pendampingan yang spesifik. Ini lebih menyerupai pertemuan biasa ketimbang kegiatan Capacity Building yang bermakna," imbuhnya.
Ketiga, Muslim juga menyoroti pemilihan waktu kegiatan yang dianggap tidak sensitif terhadap situasi politik saat ini. Di tengah masa kampanye Pilkada, kegiatan ini berpotensi menimbulkan kegaduhan, khususnya terkait netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN).
"Di saat ASN sedang berada di bawah sorotan terkait netralitas, kegiatan seperti ini bisa menimbulkan persepsi negatif. Pertanyaan yang muncul adalah, apa motivasi sebenarnya di balik kegiatan ini?" ujar Muslim.
Melihat berbagai kejanggalan tersebut, Muslim mendesak Penjabat (Pj) Bupati Karawang untuk membatalkan kegiatan ini.
"Capacity Building semestinya menjadi domain Bupati Karawang, bukan Forkopimda," pungkasnya.
Langkah evaluasi ini diharapkan dapat memperbaiki mekanisme koordinasi dan menjaga netralitas ASN di tengah tensi politik yang meningkat.
• Red
0 Komentar