terkini

Menanggapi Polemik Dana Pensiunan KORPRI Karawang, Klarifikasi yang Dibutuhkan

MEDIA CETAK & ONLINE NUANSA METRO
Sabtu, 05 Oktober 2024, 13:41 WIB Last Updated 2024-10-05T06:44:47Z

Foto : Saleh Effendi 

Saya merasa perlu untuk memberikan pandangan terkait polemik yang tengah beredar di berbagai media mengenai Dana Pensiunan KORPRI Karawang. Situasi ini semakin rumit dengan munculnya tudingan yang mengarah kepada Acep Jamhuri Ketua KORPRI Karawang sebagai terlibat dalam dugaan korupsi. Saya ingin mengingatkan bahwa jangan sampai tudingan ini berujung pada pembunuhan karakter.

Perlu diketahui, saat ini Acep Jamhuri telah berstatus sebagai Calon Bupati Karawang berpasangan dengan Gina Fadillah Swara. Mereka akan berhadapan dengan pasangan Aep Saepulloh Maslani dalam kontestasi Pilkada yang akan datang. Oleh karena itu, sangat tidak etis jika isu ini dipolitisasi dan diarahkan untuk menyudutkan salah satu calon.

Saya juga ingin meluruskan bahwa struktur kepengurusan KORPRI Karawang saat ini adalah sebagai berikut:
1. Pembina : Bupati dan Wakil Bupati Karawang
2. Ketua : Acep Jamhuri
3. Sekretaris : Asep Aang Rahmatulloh
4. Bendahara : Uus Hasanudin

Organisasi KORPRI melaksanakan kegiatan untuk anggota di luar kedinasan dan secara finansial tidak tergantung pada anggaran dari APBN atau APBD. 

Terkait dengan Dana Pensiunan atau Uang Kadeudeuh, yang seharusnya bertanggung jawab menjelaskan adalah Sekretaris KORPRI, Aang Rahmatulloh, yang juga menjabat sebagai Kepala BKPSDM, dan Uus Hasanudin, yang memiliki peran penting sebagai Kabid Anggaran. 

Kedua individu ini seharusnya tampil untuk memberikan penjelasan transparan mengenai kondisi keuangan KORPRI, agar tidak terjadi kesalahpahaman di publik.

Jika penjelasan tidak diberikan, dikhawatirkan tudingan korupsi akan mengarah kepada mereka berdua. Saya menyarankan kepada Bupati Karawang untuk segera mengambil langkah agar polemik ini tidak menjadi bola panas yang mencemari suasana Pilkada.

Saran-saran untuk Solusi :
1. Segera adakan Musda KORPRI untuk mengganti Ketua dan Pengurus KORPRI Karawang.
2. Sekretaris KORPRI harus memberikan pertanggungjawaban secara transparan kepada publik.

Demikian pandangan saya, semoga ini dapat menjadi masukan yang konstruktif menjelang Pilkada. Kita tidak ingin masalah ini menjadi komoditas politik yang dipermainkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.


Penulis : Drs. Saleh Effendi, MBA
Mantan Sekjen KORPRI 1987-1993
Komentar
Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE. #JernihBerkomentar
  • Menanggapi Polemik Dana Pensiunan KORPRI Karawang, Klarifikasi yang Dibutuhkan

Terkini

Topik Populer

Iklan