Nuansa Metro - Karawang | Banyaknya indikasi pelanggaran Pilkada 2024 mendorong DPP LSM Laskar NKRI mendatangi kantor Bawaslu Karawang pada Jumat (4/10/2024). Laskar NKRI mendesak Bawaslu agar segera menangani berbagai dugaan pelanggaran yang dianggap dapat memicu konflik di Karawang.
Sekretaris Jenderal Laskar NKRI, Drs. Nana Taruna S M.M, menegaskan bahwa organisasi ini telah terlibat dalam pengawasan informal sejak Pemilu Legislatif (Pileg). Ia menilai, karena Pilkada Karawang kali ini berlangsung dalam format "head to head", potensi konflik sosial semakin besar, terutama jika pelanggaran dibiarkan tanpa penanganan.
"Sebagai lembaga sosial kontrol, kami memiliki kepedulian untuk melakukan pengawasan informal. Pilkada Karawang tahun ini sangat rawan konflik sosial," ujar Nana saat audiensi dengan Bawaslu Karawang.
Nana menyoroti berbagai pelanggaran yang diduga terjadi, seperti pemasangan baliho calon petahana di kantor-kantor pemerintah, sekolah, dan kantor desa, yang menurutnya jelas melanggar aturan.
"Kami mendesak Bawaslu untuk segera menindak hal ini," tegasnya.
Selain itu, Nana juga mengkritik Komisi Pemilihan Umum (KPU) Karawang yang dinilai tidak profesional, dengan adanya insiden Ketua KPU yang tertangkap foto sedang makan bersama calon petahana.
"Kami khawatir, jika penyelenggara tidak menjaga profesionalisme, maka slogan Pilkada jujur, adil, dan tanpa ekses hanya akan menjadi kata-kata kosong," kata Nana dengan nada sinis.
Bawaslu Karawang, melalui Ketua Kusnadi, merespons dengan menjelaskan bahwa pihaknya sudah memulai proses penelusuran terkait insiden tersebut sejak 27 September.
"Kami sedang mengumpulkan informasi awal dan menindaklanjuti laporan dari pemantau pemilu. Tanggal 29 September kami sudah rapat pleno untuk langkah awal penelusuran," ujar Kusnadi.
Ia juga mengonfirmasi bahwa Bawaslu sedang memanggil berbagai pihak terkait, termasuk anggota DPRD dari PKS, Mumun Maemunah, yang memposting foto viral tersebut di media sosial.
Mengenai baliho calon petahana, Kusnadi menyatakan Bawaslu sudah menerima laporan dari Relawan Kopi Hitam dan sedang memanggil pihak-pihak terkait untuk memberikan keterangan.
"Kami sudah meminta keterangan dari beberapa pejabat pemerintah daerah terkait masalah ini," tambahnya.
Kusnadi menegaskan, Bawaslu tidak bekerja di bawah tekanan dan akan menindaklanjuti semua laporan indikasi pelanggaran Pilkada, tak terkecuali keterlibatan aparatur sipil negara (ASN), kepala desa, dan lurah yang tidak netral.
"Kami pastikan setiap laporan akan diproses secara profesional. Bawaslu tetap bekerja sesuai jalur dan aturan yang berlaku," tegas Kusnadi menutup pembicaraan.
• Red
0 Komentar