Nuansa Metro - Cilebar | Warga Kecamatan Cilebar, khususnya Desa Kertamukti dan Kosambi Batu, mengeluhkan biaya tambahan yang harus mereka keluarkan untuk menyeberang menggunakan perahu eretan selama proses pembangunan penggantian Jembatan Cilebar. Proyek pembangunan jembatan ini dimulai pada 29 Juli 2024 dan dijadwalkan selesai pada 25 Desember 2024 dengan waktu pelaksanaan 150 hari kalender.
Pembangunan jembatan baru ini memiliki panjang 48 meter dan lebar 8 meter dengan nilai kontrak sebesar Rp. 10.407.356.000 yang didanai melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pekerjaan ini dikerjakan oleh CV Sudut Siku dengan pengawasan dari konsultan PT Nusa Karya Pembangunan.
Seorang warga yang berinisial K menyampaikan keluhannya kepada awak media mengenai ketidaknyamanan yang dirasakan oleh warga setempat.
"Ya, memang betul kami sebagai warga Desa Kertamukti sangat kecewa dengan pelaksana pembangunan penggantian Jembatan Cilebar. Kenapa kami mengeluh? Masa kami harus bayar setiap hari untuk menyeberang? Terus pertanggungjawaban pelaksanaan mana? Masa tidak ada anggaran penyebrangan dalam proyek 10 milyar lebih?" keluh K.
Warga menganggap perencanaan penggantian Jembatan Cilebar ini dianggap gagal karena tidak mempertimbangkan dampak terhadap pengguna jalan.
"Pembangunan jembatan sudah mulai, apalagi kalau distop total, tapi tidak memikirkan dampaknya. CV Sudut Siku sudah mengabaikan hak pengguna jalan. Dinas harus tegas dan evaluasi ulang agar lebih memikirkan dampak akibat adanya penggantian jembatan Cilebar," lanjut warga berinisial K.
Sampai berita ini diterbitkan, pihak pelaksana proyek maupun Kepala Bidang Jalan dan Jembatan, Tri Winarno, belum memberikan tanggapan. Upaya konfirmasi yang dilakukan oleh media melalui WhatsApp juga tidak mendapatkan respons, sehingga situasi ini masih belum menemukan solusi yang jelas.
Pembangunan infrastruktur seharusnya memperhatikan kebutuhan dan kenyamanan warga, terutama yang terdampak langsung oleh proyek tersebut.
Warga berharap pihak terkait segera merespons keluhan mereka dan mencari solusi agar tidak memberatkan masyarakat selama proses pembangunan berlangsung.
Reporter : Kojek