Nuansa Metro - Karawang | Tim Relawan Millenial Kang Yana melontarkan protes keras terhadap sikap Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Karawang. Mereka menuduh PKB ingkar janji dan minim etika politik setelah beredar surat dukungan model B1-KWK yang menyatakan dukungan kepada pasangan calon bupati H. Aep Syaepuloh dan wakil bupati H. Maslani, bukan kepada Kang Yana seperti yang dijanjikan sebelumnya.
Ketua Tim Relawan Millenial Kang Yana, Teguh Iman Perkasa, atau yang akrab disapa A Tegil, mengungkapkan kekecewaannya terhadap keputusan DPC PKB Karawang tersebut. Tegil, yang juga merupakan kakak dari mantan Ketua XTC Kabupaten Karawang, Doni (Dinda Prana Kurniawan), menyatakan bahwa PKB tidak menepati komitmen yang telah disepakati untuk mendukung Kang Yana dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) Karawang.
"Ternyata, partai tersebut tidak bisa melaksanakan komitmennya seperti yang dinyatakan sebelumnya mendukung Kang Yana," kata Tegil dalam keterangannya pada Kamis (22/8/2024) sore.
Tegil, yang dikenal sebagai tokoh pemuda millenial di Karawang, mencurigai adanya permainan politik kotor yang merugikan Kang Yana. Ia menegaskan bahwa Kang Yana telah mengikuti semua tahapan yang diminta oleh partai, namun PKB seolah-olah meninggalkan Kang Yana tanpa penjelasan yang memadai.
"Tidak ada pernyataan sikap yang jelas dari PKB, dan ini sangat mengecewakan," tambahnya.
Menurut Tegil, para relawan dan tokoh masyarakat pendukung Kang Yana berencana menindaklanjuti masalah ini dengan aksi protes, bahkan tidak menutup kemungkinan untuk menggeruduk kantor DPC PKB Karawang.
"Kita akan lakukan aksi protes, bila perlu geruduk kantor DPC PKB Karawang," tegasnya.
Sementara itu, Ketua Desk Pilkada DPC PKB Karawang, Nurali, memberikan klarifikasi terkait situasi tersebut. Dalam wawancara pada Jumat (23/8/2024), Nur Ali menyatakan bahwa Yana Suyatna tidak mengambil Surat Tugas dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKB, yang mungkin disebabkan oleh keraguan terkait biaya yang harus dikeluarkan.
“Pak Yana diharuskan mengambil Surat Tugas Pertama ke DPP, tapi tidak diambil. Pak Yana ragu mungkin dia berpikir bahwa Surat Tugas itu nantinya tidak gratis. Kemungkinan Pak Yana berpikir kalau diambil dan jika tidak terpilih sebagai calon wakil bupati, berarti hangus dong uang untuk nebusnya,” ungkap Nurali.
Ali menambahkan bahwa meskipun ia terus mendorong nama Yana Suyatna, keputusan akhir tetap ada di tangan Bupati dan partai koalisi.
"Padahal saya juga terus mendorong Pak Yana, sampai akhir-akhir ini pun masih saya sodorkan nama Pak Yana ke Bupati. Tapi, Bupati kan punya pilihan lain, terutama dari partai koalisi," jelasnya.
Nurali juga mengungkapkan bahwa biaya untuk mendapatkan Surat Rekomendasi sebagai calon bupati tidaklah murah, bahkan ia mengakui bahwa PKB meminta Yana Suyatna untuk membayar sekitar Rp 400 juta untuk biaya survei.
"Uang yang 400 jutaan itu benar, untuk biaya survei tersebut yang dilakukan oleh Survei KedaiKOPI. Namun setelah dilakukan survei, menunjukkan bahwa Pak Yana hanya mendapatkan sekitar 20 persen dukungan," tegasnya.
"Saya kurang tahu bagaimana obrolan antara H. Solihin dan Pak Yana, tapi yang jelas PKB juga realistis, akan mendukung calon yang kira-kira menang. Yang intens komunikasi itu H. Solihin dengan Kang Nono dari tim pak Yana," tutup Ali.
Situasi ini menjadi polemik yang cukup besar dalam dinamika politik di Karawang, menambah ketegangan menjelang Pilkada yang akan datang.
• Red
