Nuansa Metro - Karawang | Ribuan anggota gabungan aliansi Organisasi Masyarakat (Ormas) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) melakukan aksi unjuk rasa di PT. Koito Indonesia, Kawasan Indotaisei, Kecamatan Cikampek, Karawang. Aksi ini diorganisir oleh beberapa kelompok seperti Handaw, GMPI, NKRI, dan Grib Jaya.
Ketua DPC GMPI Cikampek, Guntar, menyampaikan tuntutan utama aksi tersebut adalah agar PT. Koito Indonesia mengganti perusahaan outsourcing PT. Gooko Mirai. Menurut Guntar, PT. Gooko Mirai telah melakukan rekruitmen tenaga kerja yang diduga melanggar aturan dan harus segera dihentikan kerja samanya dengan PT. Koito Indonesia.
"Dalam aksi kita hari ini, meminta kepada PT. Koito Indonesia agar mengganti perusahaan outsourcing PT. Gooko yang selama ini bekerja sama, bila tidak ditanggapi aksi ini akan terus berlanjut," tegas Guntar pada Kamis siang.
Guntar menjelaskan bahwa selain mengganti PT. Gooko Mirai, mereka juga menginginkan penyaluran tenaga kerja dari empat desa ke PT. Koito Indonesia dilakukan melalui satu pintu yang dikelola oleh tokoh masyarakat, Atep Cahyadi. Mereka telah menyepakati hal ini di tingkat desa.
"Selain dari kesepakatan tersebut juga kami dari lingkungan ingin mengganti pengusaha limbah dari luar daerah dengan pengusaha limbah dari lingkungan," tambahnya.
Aksi unjuk rasa yang berlangsung damai ini dimulai pukul 10 pagi dan berakhir pukul 5 sore. Semua perwakilan LSM dan Ormas dari DPC wilayah Cikampek sepakat menyuarakan tuntutan agar PT. Koito Indonesia lebih mengutamakan penyaluran tenaga kerja dari lingkungan sekitar.
Guntar menegaskan, alasan utama tuntutan mereka adalah praktik rekruitmen PT. Gooko Mirai yang hanya menyediakan posisi magang, bukan karyawan kontrak. "Selama ini adik-adik kita yang bekerja di perusahaan ini sifatnya hanya sebatas magang bukan karyawan kontrak, dan kita harapkan perusahaan outsourcing PT. Gooko itu harus diganti," tandasnya.
Senada dengan Guntar, Wakil Ketua DPC GMPI Cikampek, Joest, menambahkan bahwa PT. Gooko Mirai diduga melakukan rekrutmen yang tidak semestinya dengan sistem member dan uang pendaftaran. "Contohnya, dari PT. Koito membutuhkan lima sampai sepuluh orang tenaga kerja, tapi yang dishare oleh mereka ke publik hingga ratusan orang," ungkapnya.
Joest menjelaskan bahwa mereka mencurigai adanya praktik pengutipan uang pendaftaran variatif antara Rp 100 ribu hingga Rp 200 ribu per orang oleh oknum di perusahaan outsourcing tersebut. "Kami dari aliansi LSM GMPI, Handaw, Grib Jaya dan LSM NKRI menyatakan sikap agar perusahaan outsourcing tersebut harus segera diganti," ujarnya.
Aksi unjuk rasa ini menekankan pentingnya penegakan aturan dalam rekruitmen tenaga kerja dan peran perusahaan dalam mendukung komunitas lokal.
• Red
