Nuansa Metro - Karawang | Maraknya pemberitaan dugaan adanya pungutan liar (pungli) terhadap para siswa SMP Negeri 1 Ciampel, Kabupaten Karawang, mencuat ke permukaan. Kasus ini diduga dilakukan dengan modus penjualan baju seragam, buku Lembar Kerja Siswa (LKS), serta sumbangan infaq pembangunan, yang dipatok dengan harga tinggi. Besaran biaya yang diduga harus dikeluarkan oleh orang tua siswa mencapai Rp. 2.800.000,00 per siswa.
Dalam pemberitaan tersebut adanya ungkapkan dari seorang wali murid yang tidak ingin disebutkan namanya mengungkapkan kekhawatirannya terhadap dugaan praktik pungli ini. Ia menyatakan bahwa seluruh siswa baru kelas 7 diwajibkan membeli seragam sekolah dan buku LKS melalui sekolah. Tidak hanya itu, sumbangan berupa infaq pembangunan juga dimasukkan dalam total biaya tersebut.
“Pembelian seragam di sekolah bahkan dijadikan persyaratan untuk daftar ulang,” ungkapnya.
Ditempat terpisah Kepala SMPN 1 Ciampel, Abdul Rois Suryana saat dikonfirmasi melalui telpon selulernya mengatakan, bahwa terkait hal tersebut agar menghubungi langsung kepada komite SMPN 1, H. Rasmo.
"Coba akang hubungi saja ke Ketua Komite SMPN 1 Ciampel pak Haji Rasmo, yah?," kata Rois singkat.
Diwaktu yang sama, Ketua Komite SMPN 1 Ciampel, H. Rasmo saat dikonfirmasi oleh jurnalis nuansa metro membenarkan adanya permintaan dana sumbangan yang sebesar 2.800.000 persiswa. Bahkan, ia pun membenarkan adanya penjualan seragam sekolah dan penjualan LKS, namun hal tersebut dijual di koperasi dan kerjasama dengan SMPN 4 Klari.
"Benar kang, permintaan dana sumbangan sebesar Rp. 2, 8 juta itu. Nantinya diperuntukkan untuk bayar raport, perbaikan pagar, perbaikan lapang, itu tentunya sebelumnya sudah dirapatkan dengan orang tua murid," ungkap H. Rasmo.
Ia pun menambahkan, bahwa untuk masalah seragam sekolah dan buku LKS. Pihaknya tidak memaksa kepada para siswa, apakah mau beli ataupun tidak.
"Untuk seragam dan buku LKS kami tidak memaksa siswa untuk membelinya. Namun kami kerjasama dengan koperasi SMPN 4 Klari untuk menyediakan seragam dan buku LKS. Intinya kami tidak memaksa para siswa untuk membelinya. Koperasinya juga sudah berbadan hukum kok, kang," imbuhnya.
"Besok pun, tim saber pungli dan dari dinas pendidikan kabupaten akan datang ke sekolah kami. Untuk memastikan terkait hal ini. Namun, kami menyayangkan atas pemberitaan yang sudah naik di media sebelumnya, tanpa adanya hak jawab dari kami. Yaa, tanpa ada konfirmasi dahulu kepada kami," tandasnya.
Jurnalis : Daryadi
