Nuansa Metro - Karawang | Proyek peningkatan jalan Jayanti - Sanggabuana di Kecamatan Tegalwaru, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat, menuai sorotan dari masyarakat. Proyek yang dibiayai oleh APBD Karawang tahun 2024 ini memiliki panjang 114 meter dan lebar 4 meter, dengan anggaran sebesar Rp. 189.237.000,00. Pekerjaan ini dilaksanakan oleh CV. Perkasa Utama Abadi.
Warga setempat meragukan kualitas proyek tersebut, terutama karena diduga tidak dilakukan pemadatan terlebih dahulu, sehingga hasil pekerjaan terlihat asal-asalan dan tidak rapi.
Ketika dikonfirmasi, Nedi, pelaksana proyek, membenarkan bahwa pemadatan tidak dilakukan menggunakan mesin penggilas.
"Memang benar, tidak kami lakukan pemadatan (pengerasan). Masalahnya ketika saya mau sewa mesin gilas tidak ada yang bersedia. Sebenarnya, bolak-baliknya mobil pengangkut material melalui jalan tersebut sama saja dengan pemadatan," ungkap Nedi melalui telepon pada Jumat (12/7).
Nedi juga mengklaim bahwa hal tersebut sudah dibicarakan dengan Asep, pengawas dari Dinas PUPR Karawang. Namun, saat dikonfirmasi, Asep Muhaemin, pengawas proyek, menyatakan bahwa dirinya sudah beberapa kali menegur pelaksana agar mengikuti Rencana Anggaran Biaya (RAB).
"Memang betul pekerjaan itu tidak dilakukan pemadatan. Saya sih sudah beberapa kali menegur dan mengingatkan agar pekerjaan dilakukan sesuai RAB. Kalau teguran saya tidak diindahkan, ya resiko mereka (pelaksana, Red)," ujar Asep pada Selasa (16/7).
Asep menambahkan bahwa dirinya selalu mewanti-wanti pelaksana untuk mengikuti petunjuk teknis.
"Pemadatan itu memang tercantum ada anggarannya di RAB dan harus dilakukan. Kalau tidak dilakukan, saya hanya bisa melaporkannya ke Dinas. Saya sudah menegur mereka. Kadang memang serba salah, mengarahkan juga sudah. Jaman sekarang kadang pelaksana pada murugul -murugul kalau ditegur juga. Apalagi kalau ada pelaksana yang dekat dengan 'Beliau-beliau', ujung -ujungnya pengawas juga yang kena," imbuhnya.
Warga sangat menyayangkan kualitas pekerjaan yang terkesan asal jadi dengan anggaran yang cukup besar tersebut.
"Anggaran ratusan juta diduga dikerjakan tidak maksimal dan terkesan tidak mementingkan mutu serta kualitas. Kami meminta Kepala Dinas PUPR dan Inspektorat Karawang untuk lebih aktif mengevaluasi dan mengarahkan pelaksana secara profesional," ucap seorang warga yang meminta identitasnya dirahasiakan.
Kondisi ini memunculkan keraguan atas kualitas pekerjaan yang menelan dana besar. Masyarakat berharap ada tindakan tegas dari pihak berwenang agar proyek-proyek yang menggunakan anggaran daerah bisa memberikan hasil yang optimal dan sesuai spesifikasi.
• Red
