Nuansa Metro - Bandung | Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bandung bekerja sama dengan Kejaksaan Negeri Bandung melanjutkan program Penyuluhan dan Penerangan Hukum dalam rangka tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024. Kegiatan ini berlangsung pada Senin (8/7/2024) di Aula Kecamatan Cangkuang, Kabupaten Bandung.
Kegiatan penyuluhan ini ditujukan kepada seluruh badan adhoc penyelenggara Pilkada di Kabupaten Bandung. Pada kesempatan ini, peserta yang hadir adalah anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Sekretariat dari wilayah Kecamatan Cangkuang.
Hadir dalam acara tersebut Anggota KPU Kabupaten Bandung, Ahmad Rosadi, Camat Cangkuang, serta perwakilan dari Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam). Jajaran Kejaksaan Negeri Bandung juga turut hadir dan bertindak sebagai narasumber, memberikan materi seputar aspek hukum dalam penyelenggaraan Pilkada.
Dalam sambutannya, Ahmad Rosadi menyampaikan pentingnya pemahaman hukum bagi seluruh penyelenggara Pilkada guna memastikan setiap tahapan berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
"Penyuluhan hukum ini sangat penting untuk memastikan bahwa seluruh proses Pilkada berjalan dengan integritas dan sesuai dengan regulasi," ujar Rosadi.
Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya KPU Kabupaten Bandung untuk meningkatkan kapabilitas dan pemahaman hukum bagi para penyelenggara Pilkada, sehingga dapat meminimalisir potensi pelanggaran selama proses pemilihan.
Penyuluhan ini juga diharapkan dapat memperkuat sinergi antara KPU, Kejaksaan, dan instansi terkait dalam mengawal proses demokrasi di Kabupaten Bandung.
Camat Cangkuang juga menegaskan komitmennya untuk mendukung suksesnya penyelenggaraan Pilkada di wilayahnya.
"Kami siap berkolaborasi dan memastikan bahwa seluruh proses berjalan dengan lancar dan sesuai dengan aturan yang berlaku," kata Camat Cangkuang.
Acara ini diakhiri dengan sesi tanya jawab, di mana para peserta dapat mengajukan pertanyaan dan berdiskusi langsung dengan para narasumber mengenai berbagai isu dan tantangan yang mungkin dihadapi selama penyelenggaraan Pilkada 2024.
Dengan penyuluhan hukum yang terus dilakukan, diharapkan para penyelenggara Pilkada di Kabupaten Bandung dapat menjalankan tugasnya dengan lebih baik, transparan, dan akuntabel.
• Rls KPU/NM
0 Komentar