Nuansa Metro - Karawang | Pembayaran uang transport untuk petugas Pantarlih (Petugas Pemutakhiran Data Pemilih) di Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang, diduga mengalami pemotongan sebesar Rp 50.000. Informasi ini mencuat setelah beberapa petugas menyatakan bahwa mereka hanya menerima Rp 100.000, padahal seharusnya mereka menerima Rp 150.000.
Salah seorang petugas Pantarlih mengungkapkan bahwa dirinya tidak mengetahui bahwa uang transport yang seharusnya diterima adalah Rp 150.000.
"Saya waktu pelantikan hanya menerima Rp 100.000," ujarnya singkat.
Berbeda halnya dengan petugas Pantarlih di Kecamatan Karawang Timur, yang menerima uang transport sesuai dengan ketentuan sebesar Rp 150.000.
"Kalau saya sih Rp 150.000, dan yang lain juga sama," kata salah seorang petugas Pantarlih di Kecamatan Karawang Timur.
Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Karawang Barat, Yusuf Sopian, saat dikonfirmasi mengaku tidak tahu adanya pemotongan uang transport di wilayahnya.
"Saya baru mendengar ada kejadian ini. Ini akan saya tanyakan dulu ke PPS (Panitia Pemungutan Suara)," ujar Yusuf di Kantor PPK Karawang Barat.
Yusuf menjelaskan bahwa pada Pemilu lalu juga ada kabar mengenai dugaan pemotongan dana operasional KPPS, yang ternyata digunakan untuk membayar pemeriksaan kesehatan di Puskesmas.
"Waktu Pemilu juga terjadi pemotongan dana operasional KPPS, ternyata itu untuk membayar cek kesehatan di Puskesmas. Karena setiap anggota KPPS wajib melampirkan surat sehat dari Puskesmas dan KPPS mungkin belum mempunyai uang, jadi mereka sepakat untuk membayarnya dari dana operasional tersebut," tuturnya, Kamis 5 Juli 2024.
Sebagai Ketua PPK, Yusuf selalu mengimbau kepada PPS untuk menjalankan tugas sesuai dengan ketentuan guna menghindari kegaduhan. "Saya di grup PPK selalu mengimbau kepada semua PPS untuk menjalankan tugas sesuai dengan ketentuan, untuk menghindari terjadinya kegaduhan," ujar Yusuf.
Yusuf menambahkan bahwa dugaan pemotongan tersebut kemungkinan besar untuk membayar biaya cek kesehatan ke Puskesmas, seperti pada Pemilu lalu.
"Mungkin saja seperti pada Pemilu lalu, yaitu untuk membayar biaya cek kesehatan. Surat Keterangan Sehat itu juga salah satu persyaratan bagi yang mendaftar sebagai anggota Pantarlih. Kalau kita di PPK secara administrasi itu lengkap, mengenai teknis pembayarannya diserahkan ke masing-masing PPS dan yang bersangkutan," ungkapnya.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada kepastian mengenai alasan pasti pemotongan tersebut, dan pihak PPK masih akan melakukan penyelidikan lebih lanjut.
Red
0 Komentar