Nuansa Metro - Deli Serdang | Siswa kelas 6 SD Swasta Methodist Kecamatan Tanjung Morawa diduga diminta membayar Rp 1.800.000 per orang untuk tamasya perpisahan ke Berastagi. Hal ini terjadi meskipun sudah ada larangan dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Deli Serdang sejak 13 Mei 2024.
Orang tua siswa, yang tidak ingin disebutkan namanya (MS), menjelaskan bahwa kegiatan ini akan berlangsung dari Jumat, 24 Mei 2024 pagi hingga sore hari berikutnya. Biaya yang dikeluarkan, menurut MS, berasal dari tabungan siswa sejak kelas 6, sebesar Rp 150.000 per bulan, yang jika dikumpulkan selama satu tahun mencapai Rp 1.800.000 per siswa. Uang tersebut digunakan untuk membiayai tamasya dua hari ini, termasuk biaya hotel dan transportasi dengan pengawasan guru.
Namun, ketika media Nuansa Metro berkunjung ke sekolah pada 20 Mei 2024, pihak keamanan sekolah tidak mengizinkan masuk tanpa surat dari Dinas Pendidikan Kabupaten Deli Serdang.
Awak media kemudian menghubungi Korcam Yusdahniar, yang menjanjikan akan bertemu dengan kepala sekolah untuk membahas masalah ini.
Surat himbauan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Deli Serdang jelas meminta agar kegiatan perpisahan diadakan di dalam lingkungan sekolah.
Namun, Yayasan Methodist Tanjung Morawa tetap melanjutkan rencana tamasya perpisahan, yang menimbulkan dugaan adanya kepentingan finansial bagi pihak sekolah dan guru.
Beberapa orang tua merasa keberatan dengan biaya yang tinggi untuk tamasya ini, terutama karena siswa akan melanjutkan ke jenjang SMP bulan depan dan tabungan tersebut bisa digunakan untuk keperluan masa depan.
Kekhawatiran juga muncul terkait keamanan perjalanan, mengingat tragedi kecelakaan bus yang menimpa rombongan pelajar SMK Lingga Kencana Depok di Subang, Jawa Barat.
"Anak-anak pasti senang, tapi sebagai orang tua kami khawatir. Apalagi dengan berita kecelakaan bus kemarin," ujar salah satu orang tua siswa.
Hingga berita ini diturunkan, kepala sekolah SD Methodist Tanjung Morawa belum bisa dijumpai untuk memberikan klarifikasi karena ketatnya pengamanan sekolah.
Kontroversi ini mencuatkan pertanyaan tentang transparansi penggunaan dana dan kepatuhan terhadap kebijakan pendidikan yang sudah ditetapkan oleh pihak berwenang.
• Romson Nainggolan
0 Komentar