Iklan

terkini

Ketua DPRD Deli Serdang Enggan Berikan Klarifikasi Terkait Temuan BPK RI

MEDIA CETAK & ONLINE NUANSA METRO
Selasa, 14 Mei 2024, 08:56 WIB Last Updated 2024-05-14T01:56:44Z



Nuansa Metro - Deli Serdang | Ketua DPRD Deli Serdang, Zaki Syahri, S.H, memilih untuk tidak menjawab pesan WhatsApp dari Konsultan Publik Media pada Senin (13/5/2023). Pesan tersebut meminta klarifikasi terkait temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas pengadaan barang dan jasa tahun anggaran 2023. Laporan tersebut bernomor 99/LHP/XVIII.MDN/12/2023 dan diterbitkan pada 28 Desember 2023.

Salah satu temuan utamanya adalah pelaksanaan kegiatan sosialisasi peraturan daerah oleh anggota DPRD yang tidak sesuai dengan ketentuan.

Menurut LHP BPK RI, anggota DPRD atas nama ZS telah mengembalikan kelebihan pembayaran sebesar Rp 354.643.520,00 ke kas daerah pada tanggal 15 Desember 2023.

Namun, BPK RI masih mencatat adanya kekurangan pengembalian kerugian negara dari kelebihan pembayaran atas kegiatan tersebut sebesar Rp 935.542.538,00 (Rp 1.290.186.058,00 – Rp 354.643.520,00).

Hasil pengujian BPK RI atas dokumen-dokumen pertanggungjawaban kegiatan sosialisasi peraturan daerah menunjukkan bahwa Pemkab Deli Serdang belum memiliki peraturan yang mengatur tata cara pelaksanaan serta pertanggungjawaban kegiatan sosialisasi. 

Selain itu, ditemukan 39 kegiatan sosialisasi peraturan daerah oleh anggota DPRD yang tidak sesuai dengan bukti pertanggungjawaban sebesar Rp 1.256.526.058,00. Pembayaran honorarium narasumber kegiatan sosialisasi juga menjadi temuan BPK RI, dengan pembayaran yang tidak sesuai ketentuan sebesar Rp 33.660.000,00.

Ratama Saragih, seorang pengamat kebijakan publik dan anggaran, sangat menyesalkan sikap ZS yang tidak mau terbuka kepada publik. Menurutnya, sebagai pemimpin DPRD, ZS seharusnya bertanggung jawab dan memberikan penjelasan terkait temuan BPK RI ini. 

Ratama, yang dikenal memiliki jejaring di Ombudsman, menegaskan bahwa masyarakat berhak berperan serta dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Ratama menambahkan bahwa pengelolaan keuangan daerah sudah jelas pengaturannya. Namun, dalam kasus ini, peraturan tersebut dilanggar. Berdasarkan pasal 121 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen terkait surat bukti yang menjadi dasar penerimaan atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti tersebut.

“Ini sudah terang menunjukkan adanya mens rea, yakni niat atau kesengajaan yang mengakibatkan tidak sesuainya kebenaran material dan berakibat merugikan negara,” tutup Ratama.



• Romson Nainggolan 


Komentar
Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE. #JernihBerkomentar
  • Ketua DPRD Deli Serdang Enggan Berikan Klarifikasi Terkait Temuan BPK RI

Terkini

Topik Populer

Iklan