Nuansa Metro - Karawang | Dugaan adanya kongkalikong terkait layanan listrik 'sosial' dari PLN ULP Rengasdengklok pada proyek pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Rengasdengklok, yang tengah dilaksanakan oleh PT. PP Persero, menjadi sorotan.
Menurut pengurus DPP Ormas GMPI, Sudar 'Uday' Sobarna, salinan dokumen Nomor Identitas Instalasi Tenaga Listrik (NIDI) mencantumkan nama instalasi RSUD Rengasdengklok, meskipun RSUD tersebut masih dalam tahap pembangunan.
"Meski RSUD Rengasdengklok masih dalam tahap pembangunan oleh PT. PP Persero, salinan dokumen NIDI dengan daya 197.000 VA ini mencantumkan nama pemilik instalasi adalah RSUD Rengasdengklok, peruntukan sosial dan untuk keperluan aktivitas rumah sakit pemerintah," ungkap Uday kepada awak media.
Uday menegaskan, bahwa pemberian layanan listrik dengan tarif sosial pada proyek pembangunan RSUD tidak sesuai dengan kondisi lapangan. Dia menduga ada oknum yang sengaja melakukan upaya agar pelaksana pembangunan RSUD mendapatkan layanan listrik dengan tarif sosial, potensial menimbulkan kerugian keuangan negara.
Namun, PLN UP3 Karawang melalui humasnya, Yani, menyatakan bahwa penggunaan listrik pada proyek pembangunan RSUD Rengasdengklok telah sesuai dengan peruntukannya.
"Proyek untuk RSUD Rengasdengklok itu sudah sesuai, sudah tarif multiguna, sudah sesuai peruntukannya," jelas Yani seperti dilansir dari media Spiritjawabarat.com, Rabu (9/5).
Hingga saat ini, belum ada penjelasan resmi dari pihak pelaksana pembangunan RSUD Rengasdengklok atau PLN ULP Rengasdengklok mengenai dugaan penyalahgunaan layanan listrik.
• Red
