Nuansa Metro - Karawang | Sejumlah massa yang mengaku dari berbagai organisasi kemasyarakatan dan aktifis yang ada di Karawang mendatangi kantor KPUD kabupaten Karawang Jawa Barat, Kamis (15/2/2024).
Tujuan mereka menggeruduk kantor KPUD kabupaten Karawang, bermaksud mempertanyakan terkait banyaknya permasalahan yang terjadi dalam proses pemilihan suara yang dilaksanakan pada Rabu, 14 Februari 2024 kemarin, sampai pada proses penghitungan suara.
Kedatangan mereka diterima langsung oleh Ketua KPU Kabupaten Karawang, Mari Fitriana, dan meminta kepada KPUD Kabupaten Karawang agar tetap bersikap netral, untuk tidak ikut menjadi bagian atas dugaan-dugaan masyarakat tentang Pemilihan Legislatif (Pileg).
"Kami dari GMPI ingin menanyakan terkait situs KPU 2024 Dapil Jabar X, dimana disana banyak Calon-calon Legislatif (Caleg) yang bernomor urut 1 selalu diberikan penilaian tinggi, sementara dilapangan caleg tersebut kita ketahui tidak masuk dalam suara. Begitupun sebaliknya,” ungkap Nurdin Sam, yang mewakili ormas GMPI.
“Tentu ini bisa menjadi kerugian bagi para caleg, karena opini yang dibangun oleh KPU. Pertanyaannya, darimana KPU bisa memberikan nilai didalam beranda situs tersebut?, padahal penghitungannya belum masuk ke KPU, ini yang kami pertanyakan," tambahnya.
Ditempat yang sama, Fery Alexa Dharmawan menambahkan, pihaknya telah menemukan kekacauan dalam proses penglogistikan di KPU Kabupaten Karawang.
Salah satunya, kata Fery, mengenai kotak suara yang diangkut pada malam hari sekitar pukul 02.00 WIB menggunakan sepeda motor oleh orang tidak dikenal, yang terjadi di wilayah desa Rengasdengklok Selatan kecamatan Rengasdengklok tanpa ada pengawalan dari KPU maupun Bawaslu.
“Kok bisa seperti itu. Pemilu ini kan dibiayai uang rakyat. Bahkan disejumlah wilayah surat suara untuk Pileg tidak lengkap, bahkan ada yang surat suara yang tidak ada,” jelas Ferry.
“Kemudian, penghitungan suara yang dilakukan sampai melebihi jam 12 malam lebih. Hal ini mengapa bisa sampai terjadi. Kenapa harus dipaksakan, dan tidak dilanjutkan besok harinya. Masalahnya, penghitungam tidak akan beres, karena tanpa ada kehadiran para saksi di TPS," sambungnya.
Ferry juga mempertanyakan terkait adanya surat keputusan bersama KPU dan Bawaslu yang dibuat dengan tidak melibatkan saksi partai.
Diakhir pernyataannya, sejumlah massa tersebut mengancam akan menggembok kantor KPU Karawang selama tujuh hari berturut-turut dengan menggaungkan hastag #getoutketuakpudkarawang.
” jika sampai minggu depan ternyata masih ada indikasi- indikasi kecurangan, maka kami akan datang kembali dengan membawa massa yang jauh lebih banyak. Kita gembok kantor KPU dan kami akan mengusung hastag #getoutketuakpudkarawang, kami juga meminta penghitungan suara ulang. Kami akan mengguga,” ucap mereka.
Sementara itu, Ketua KPU Kabupaten Karawang Mari Fitriana didampingi Sekretaris Fauzi Purwendi menjelaskan, bahwa situs KPU 2024 diupload berdasarkan sistem aplikasi Sistem Informasi dan Rekapitulasi Pemilu (Sirekap). Dimana basic data penghitungan suara diupload langsung oleh KPPS petugas Sirekap di TPS.
Kemudian, terkait banyaknya laporan mengenai logistik Pemilu 2024, akan menjadi bahan evaluasi bagi pihaknya.
”Temuan-temuan dilapangan itu tidak akan kami hilangkan, tapi kami jadikan bahan evaluasi kami. Yang jelas tidak ada faktor kesengajaan sama sekali,” terang Mari.
“Jika kemudian ada yang tertukar dan lain sebagainya, kami juga bingung, karena kami sudah melakukan pengawasan dan tahapan yang berlapis. Hal ini pasti kami akan evaluasi, karena kami selalu mengingatkan kepada PPK, Agar mereka memastikan surat suara tidak tertukar dan semua set- nya lengkap. Sehingga proses pemungutan suara bisa berjalan dengan baik tanpa kendala,” tambah Mari.
Mengenai kotak suara yang dibawa menggunakan sepeda motor ini, Mari menegaskan akan memanggil KPPS, PPS dan PPK dari TPS desa dan kecamatan yang dimaksud.
“kami akan panggil, kami akan minta klarifikasinya seperti apa, mengapa bisa ada kejadian seperti itu,” tegasnya.
Mari menegaskan, pihaknya tidak masalah terkait ancaman akan adanya massa yang jauh lebih banyak yang akan datang ke KPU.
"Terkait ada niatan mengerahkan massa lebih banyak, hal itu sudah biasa, nggak apa-apa," pungkasnya.
• Fitri
0 Komentar