Iklan

terkini

Setelah Keluar Putusan MA, Empat Orang Warga Ciampel Bersama Kuasa Hukum Laporkan Kades Mulyasari

MEDIA CETAK & ONLINE NUANSA METRO
Senin, 05 Juni 2023, 16:12 WIB Last Updated 2023-06-05T09:12:42Z


Nuansa Metro - Karawang
Empat orang warga Kecamatan Ciampel yang bersengketa lahan dengan Perhutani bernama Ara, Aceng, Adang dan Dadang, mendatangi kantor Inspektorat dan Dinas DPMD Karawang untuk menyampaikan aspirasi dan keluhan atas ketidakadilan yang mereka terima terkait sengketa lahan.

Dengan membentangkan poster bernada protes, empat orang warga Ciampel mendatangi kantor Inspektorat dan DPMD di dampingi kuasa hukum nya H. Elyasa Budianto, SH untuk melaporkan Kepala desa Mulyasari, H. Margono atas dugaan penyalahgunaan wewenang.
 
Elyasa mengatakan, dengan adanya press rilis yang dikeluarkan, Yayat  selaku Humas KPH Perhutani Purwakarta pada tanggal 28 Mei 2023,  menjelaskan bahwa atas kemenangan putusan Mahkamah Agung RI No. 1810.K/Pdt/2022, kemudian dilanjut dengan putusan peninjauan kembali No.1365.PK/Pdt/2022, maka pihak Perhutani melakukan eksekusi lahan yang bersengketa bersama, diantaranya :

1. Gakum KLHK dan jajaran
6. Unsur Koramil Telukjambe.
2. Perhutani KPH Purwakarta.
3. Kepala Desa Mulyasejati.
4. Asper/KBKPH dan jajaran
5. Kepala Desa Mulyasari.
6. Danru Polhut dan Anggota
7. Ketua LMDH  dan jajaran.
8. Kapolsek Ciampel dan jajaran.
9. Ketua LMDH Mulyajati dan jajaran.

"Kami menyimpulkan, bahwa eksekusi tersebut merupakan eksekusi Swasta, karena pada saat eksekusi lahan tidak disertai dengan petugas / pejabat Pengadilan Negeri Karawang, dan berdasarkan informasi kami terima belakangan ini. Diketahui pejabat dari Pengadilan Negeri Karawang tidak mengabulkan keinginan eksekusi pihak Perhutani, karena telah muncul gugatan baru dari pihak kami empat orang masyarakat Ciampel dengan nomor perkara 42/Pdt.G/2023/PN.Krwg tanggal 10 April 2023,"  ungkapnya, Senin (5/6/2023).

Lebih lanjut Elyasa menjelaskan, dengan adanya gugatan baru No. Perkara 42/Pdt.G/2023/PN Karawang, pihaknya akan tetap mempertahankan lokasi tanah yang dimiliki dan dikuasai sejak 1960 hingga sekarang.

"Sesuai keterangan Desa Mulyasari Kecamatan Ciampel tanggal 28 April 2013 ditandatangani oleh Kades Mulyasari, Margono dan Camat Ciampel Drs. Asep Cecep Johandi, MM. Akan tetapi seperti berita yang dibuat oleh saudara Yayat Humas Perhutani pada tanggal 28 Mei, kenapa justru Kepala Desa Mulyasari ikut serta melakukan eksekusi swasta dan memasang plang yang berbunyi “Tanah Ini Milik Perhutani”(sesuai keterangan foto). 

Maka berdasarkan hal tersebut, ke empat warga Ciampel yang dirugikan melaporkan tindakan abuse of power (penyalahgunaan wewenang) yang dilakukan oleh Kepala desa Mulyasari Margono ke Inspektorat Karawang dan DPMD Karawang.


• Irfan
Komentar
Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE. #JernihBerkomentar
  • Setelah Keluar Putusan MA, Empat Orang Warga Ciampel Bersama Kuasa Hukum Laporkan Kades Mulyasari

Terkini

Topik Populer

Iklan