www.nuansametro.com. Bandung
Calon Kapolri pengganti Jenderal Idham Azis yang akan memasuki masa purna tugas, harus memiliki kedekatan emosional dengan presiden. Nantinya Kapolri akan membantu tugas-tugas presiden sehari-hari. Hal tersebut diungkapkan Ketua DPW Jaringan Pengawas Kebijakan Pemerintah (J.P.K.P) Jawa Barat, Endang Suryana.
"Seorang Kapolri itu akan membantu tugas-tugas presiden sehari-hari dalam kaitan keamanan dan ketertiban masyarakat. Jika keduanya memiliki ikatan emosional yang bagus, maka itu menjadi nilai plus," kata Endang Suryana yang biasa dipanggil Endang Nupo ini.
Menurut Endang, Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo memiliki prestasi bagus dan kinerja luar biasa. Berbagai macam persoalan keamanan bisa diselesaikan termasuk selama menjabat Kepala Badan Reserse Kriminal Polri (Kabareskrim) sejak 2019.
Salah satu contoh kasus yang menonjol berhasil diungkap, yakni penangkapan Djoko Tjandra buronan kelas kakap dalam kasus pengalihan hak tagih atau cessie Bank Bali serta pengungkapan kasus penyiraman air keras kepada penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan serta sejumlah kasus besar lainnya.
Atas dasar itulah, Endang pun mendukung sepenuhnya Listyo sebagai Kapolri yang menjadi pilihan terbaik saat ini di antara sosok jenderal bintang tiga lainnya di Polri.
"Pak Listyo Sigit Pranowo terlihat memiliki komitmen tinggi memajukan institusi Polri, jadi saya yakin Korps Polri kedepannya akan semakin baik kinerjanya dan pastinya bisa menjalin hubungan harmonis dengan stakeholder dan seluruh masyarakat," ungkapnya.
Komjen Pol Sigit Prabowo juga harus komitmen dalam hal pemberantasan korupsi, terutama dalam tubuh Polri itu sendiri.
"Ini harus jadi perhatian utama memberantas sifat koruptif di kepolisian yang cenderung menggunakan kewenangannya secara komersial, sehingga banyak polisi 'gendut'. Jadi, harus ada komitmen tinggi dari kapolri baru untuk memberantas korupsi dan pungli di tubuh Polri,”harap Endang.
Selain itu, kata Endang, Kapolri baru juga perlu membuat aturan disiplin yang ketat. Tentunya, penegakan secara ketat akan menjadi teladan bagi kepatuhan hukum di masyarakat.
“Yang kesemuanya harus dilakukan secara terbuka sebagai bagian dari akuntabilitas kepolisian yang digaji oleh uang rakyat,”katanya.
Lebih jauh Endang mengingatkan, sebagai penanggung jawab keamanan dalam negeri dan penegak hukum, Kapolri selalu menghadapi tantangan, karena dampak dari kemajuan sebuah masyarakat. Untuk itu, jangan sampai polisi atau Kapolri terjebak menjadi alat kekuasaan.
“Karena menurut saya, dengan kewenangannya, tidak mustahil bisa dimanfaatkan untuk memukul lawan politik dengan mengkriminalisasi pihak lawan politik. Tapi saya yakin, Listyo Sigit Prabowo seorang abdi negara yang profesional. Karena itu, ini tidak boleh disalahgunakan oleh polisi menjadi alat kekuasaan politik,”pungkasnya. (Komarudin)
0 Komentar